Ibukota Indonesia – Kementerian Perjalanan bersatu kementerian terkait akan membentuk kelompok kerja (pokja) penanggulangan pungli di tempat wisata.
"Kami juga rencananya akan menyebabkan seperti pokja dengan dengan Kemendagri," kata Deputi Area Industri juga Penanaman Modal Kementerian Peluang Usaha Pariwisata Rizki Handayani Mustafa di acara Musyawarah Nasional (Munas) XVIII PHRI pada Selasa.
Ia menyampaikan bahwa pungli dilaporkan masih berlangsung dalam tempat-tempat wisata.
Menurut dia, kementerian sudah ada menghasilkan nota kesepahaman kerja serupa dengan kepolisian untuk menanggulangi pungli pada tempat wisata.
Guna mengupayakan penerapan kerja identik tersebut, menurut dia, Dinas Perjalanan penting menyebabkan kesepakatan mirip dengan Kepolisian Daerah.
"Ini bagian yang digunakan tentunya kita koordinasikan Kemendagri tentunya, yang tersebut punya, juga Kementerian Keuangan tentunya, ini yang tersebut berubah jadi PR kami," katanya.
"Kami ingin mungkin saja sanggup tertulis, jadi dasar buat kami untuk kemudian berkoordinasi dengan Kemendagri. Jadi supaya jangan katanya-katanya, tapi memang benar dari pemda atau asosiasi menyampaikan hal ini," kata dia.
Rizki mengemukakan bahwa asosiasi pelaku perniagaan pariwisata seperti Perhimpunan Hotel lalu Tempat Makan Nusantara (PHRI) dan juga Gabungan Industri Peluang Usaha Pariwisata Tanah Air (GIPI) juga perlu ikut serta di upaya penanggulangan pungli di tempat wisata.
Ia mengemukakan pentingnya penegakan hukum juga pelaksanaan acara edukasi untuk meningkatkan pemahaman warga mengenai dampak buruk pungli pada tempat wisata pada upaya mengatasi pungli pada area wisata.
Deputi Penguraian Destinasi juga Infrastruktur Kementerian Peluang Usaha Pariwisata Hariyanto sebelumnya menyampaikan bahwa pungli antara lain muncul akibat tingkat pemahaman komunitas mengenai keberlanjutan bisnis pariwisata masih rendah.
Hariyanto menekankan pentingnya penegakan hukum serta penyuluhan untuk masyarakat di upaya penanggulangan pungli pada tempat wisata.
"Salah satu yang tersebut konkret adalah kita melakukan konfirmasi dengan aparat penegak hukum, khususnya polisi, itu melalui kerja mirip yang digunakan telah ada ditingkatkan lagi," katanya.
Artikel ini disadur dari Pemerintah akan bentuk pokja penanggulangan pungli di tempat wisata