DKI Jakarta – Kementerian Peluang Usaha Pariwisata bersatu kementerian terkait akan membentuk kelompok kerja (pokja) penanggulangan pungli dalam tempat wisata.
"Kami juga rencananya akan menghasilkan seperti pokja dengan dengan Kemendagri," kata Deputi Area Industri dan juga Penyertaan Modal Kementerian Wisata Rizki Handayani Mustafa di acara Musyawarah Nasional (Munas) XVIII PHRI pada Selasa.
Ia menyampaikan bahwa pungli dilaporkan masih berlangsung di tempat-tempat wisata.
Menurut dia, kementerian sudah ada menghasilkan nota kesepahaman kerja sejenis dengan kepolisian untuk menanggulangi pungli di tempat wisata.
Guna membantu penerapan kerja mirip tersebut, menurut dia, Dinas Perjalanan diperlukan memproduksi kesepakatan sama dengan Kepolisian Daerah.
"Ini bagian yang tentunya kita koordinasikan Kemendagri tentunya, yang mana punya, lalu Kementerian Keuangan tentunya, ini yang tersebut berubah jadi PR kami," katanya.
"Kami ingin mungkin saja sanggup tertulis, jadi dasar buat kami untuk kemudian berkoordinasi dengan Kemendagri. Jadi supaya jangan katanya-katanya, tapi memang sebenarnya dari pemda atau asosiasi menyampaikan hal ini," kata dia.
Rizki mengutarakan bahwa asosiasi pelaku usaha pariwisata seperti Perhimpunan Hotel lalu Kafe Tanah Air (PHRI) kemudian Gabungan Industri Peluang Usaha Pariwisata Negara Indonesia (GIPI) juga penting melibatkan pada upaya penanggulangan pungli ke tempat wisata.
Ia mengemukakan pentingnya penegakan hukum dan juga pelaksanaan inisiatif edukasi untuk meningkatkan pemahaman warga mengenai dampak buruk pungli di tempat wisata pada upaya mengatasi pungli di dalam area wisata.
Deputi Penguraian Destinasi dan juga Infrastruktur Kementerian Wisata Hariyanto sebelumnya menyampaikan bahwa pungli antara lain muncul lantaran tingkat pemahaman masyarakat mengenai keberlanjutan bidang usaha pariwisata masih rendah.
Hariyanto menekankan pentingnya penegakan hukum lalu penyuluhan terhadap rakyat di upaya penanggulangan pungli di tempat wisata.
"Salah satu yang mana konkret adalah kita melakukan konfirmasi dengan aparat penegak hukum, khususnya polisi, itu melalui kerja identik yang mana sudah ada ada ditingkatkan lagi," katanya.
Artikel ini disadur dari Pemerintah akan bentuk pokja penanggulangan pungli di tempat wisata