Ibukota – Kementerian Perjalanan mengaku sedang mempelajari tren wisata yang dimaksud saat ini terpantau bergeser dari kuantitas berubah jadi kualitas untuk meningkatkan pendapatan negara dari sektor pariwisata.
“Sekarang kita dibebankan dengan devisa yang dimaksud lebih tinggi tinggi, spending (pengeluaran) wisatawan juga harus tambahan tinggi. Ketika saya melihat, saat spending, itu berarti khalayak harus mengeluarkan lebih. Kalau mengeluarkan lebih, berarti harus ada barang yang digunakan beliau beli,” kata Deputi Sektor Industri juga Penanaman Modal Kemenpar Rizki Handayani Mustafa pada Musyawarah Nasional (Munas) XVIII PHRI, pada Bogor, Selasa.
Rizki mengumumkan sektor pariwisata diperlukan mengikuti tren untuk mencari kesempatan atau lingkungan ekonomi baru yang tersebut dapat menimbulkan wisatawan mau mengeluarkan dana lebih tinggi untuk tinggal dan juga menikmati pengalaman berwisata ke Indonesia.
Terkait hal ini, Kementerian Wisata menyadari bahwa terdapat banyak lingkungan ekonomi yang digunakan sanggup dimanfaatkan untuk meningkatkan pendapatan negara. Misalnya seperti wisata kuliner (gastronomi), wisata bahari (marine) dan juga wisata kebugaran (wellness tourism).
Adapun hal-hal yang digunakan dapat dikembangkan ke dalamnya seperti pengembangan marina juga boating hingga lapangan usaha kapal yacht yang dimaksud sedang mengalami perkembangan ke kawasan Asia.
“Ini yang tersebut kita sedang dorong untuk juga kita kembangkan, masih sejumlah regulasi yang dimaksud tumpang tindih,” ujar dia.
Pihak Kementerian Wisata juga mulai mempertimbangkan adanya wisata berbasis ilmu pengetahuan atau edutrip, yang mana fokus pada minat-minat tertentu. Contohnya wisata terkait arsitektur Negara Indonesia atau kain tradisional Nusantara (wastra).
“Ini yang tersebut bisa saja kita dapatkan market baru, dalam luar market-market yang dimaksud ada. Mungkin itu niche, tapi ini ada, kemudian ia mampu spending lebih besar banyak,” ucap Rizki.
Dengan banyaknya sasaran baru tersebut, menurutnya amat penting bagi pemerintah maupun asosiasi untuk menciptakan paket-paket yang dapat menunjang pengalaman wisatawan berwisata.
Sementara strategi yang mana berhubungan dengan pariwisata pada bulan Ramadhan, Rizki menyoroti adanya kesempatan bagi pengelola hotel untuk menggaet lebih besar berbagai tamu melalui konsep hotel itikaf di pada waktu negara sedang menurunkan pengeluarannya untuk belanja.
“Saya pernah ada pengalaman pada Sahid Hotel, bikin acara itikaf. Jadi mulai dari menerbitkan puasa sampai malam, menginap kita dalam sana. Ada yang mana nginap pada hotel, ada yang ke ballroom-nya saja, jadi itu ada spending,” ujar Rizki.
Dengan demikian, Rizki berharap baik pihak asosiasi maupun stakeholder terkait dapat bersama-sama mencari celah untuk meningkatkan pendapatan negara dari sisi pariwisata, satu di antaranya menentukan sasaran juga paket wisata, model hasil atau infrastruktur apa semata yang dimaksud harus disusun lalu disediakan.
Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025 tentang Efisiensi Belanja Kementerian/Lembaga (K/L) di Pelaksanaan APBN 2025, pemerintah berusaha mencapai efisiensi sebesar Mata Uang Rupiah 306 triliun.
Surat menteri itu diterbitkan sebagai langkah lanjut dari pelaksanaan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025, yang dimaksud ditujukan untuk seluruh gubernur, bupati sampai walikota. Adapun beberapa hal yang tersebut diminta untuk dibatasi yakni belanja untuk kegiatan yang mana seremonial, publikasi hingga seminar atau Focus Group Discussion (FGD).
Di dalamnya disebutkan bahwa penghematan anggaran bagi K/L ditujukan untuk melakukan penghematan Anggaran Pendapatan dan juga Belanja Negara (APBN) dengan memotong beberapa pos anggaran dalam K/L.
Artikel ini disadur dari Kemenpar pelajari tren wisata untuk tingkatkan pendapatan negara