Jakarta – Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat (Rerie) menegaskan krisis rob pada Kecamatan Sayung, Demak, Jawa Tengah, merupakan bagian dari krisis pada garis pantai utara Jawa (Pantura) yang harus direspons sebagai krisis nasional dengan segera.
“Yang berjalan ke Sayung, Demak, tidak lagi sekadar banjir rob, melainkan krisis struktural yang dimaksud menyebabkan hilangnya daratan serta ruang hidup penduduk secara perlahan,” tegas Rerie, di keterangannya, Selasa (5/5/2026).
Hal itu ia katakan usai menindaklanjuti hasil serap aspirasi penduduk pada masa reses di Kecamatan Sayung, Kota Demak, pekan lalu.
Adapun riset terbaru dari Badan Studi dan juga Inovasi Nasional (BRIN) mencatat, 65,8% garis pantai Pantura mengalami abrasi sepanjang periode 2000 hingga 2024.
Temuan itu dipaparkan Peneliti Pusat Investigasi Iklim serta Atmosfer BRIN, Tubagus Solihuddin, di Expose Organisasi Investigasi Kebumian serta Maritim (ORKM) dan juga Focus Group Discussion (FGD) bertema ‘Pantura Tangguh, Indonesia Lestari untuk Integrasi Sains, Inovasi, serta Ketahanan Pesisir’ di dalam Gedung BJ Habibie, Jakarta, Hari Senin (4/5).
Berdasarkan analisis citra satelit Sentinel, inovasi garis pantai di dalam Pantura didominasi oleh erosi sebesar 65,8%, sementara akresi hanya sekali mencapai 34,2%.
Fenomena ini dinilai tak lazim dikarenakan berjalan pada kawasan delta yang tersebut secara alami merupakan wilayah sedimentasi. Kondisi yang dimaksud dipicu oleh bervariasi aktivitas dalam wilayah hulu, seperti kanalisasi, pembelokan sungai, lalu konstruksi infrastruktur jalan serta bendungan yang digunakan memutus suplai sedimen ke pesisir.
Lebih lanjut, dampaknya telah terlihat pada beberapa jumlah wilayah. Di Tanjung Pontang, Serang, Banten, daratan seluas 1,72 kilometer persegi hilang akibat erosi.
Sementara itu dalam Pantai Bahagia, Muara Gembong, Bekasi, Jawa Barat, air laut telah dilakukan masuk hingga 4 kilometer ke daratan lalu merendam lebih banyak dari 1.000 hektare tambak.
Kondisi sejenis juga terjadi ke Legonkulon, Subang, Jawa Barat, dengan intrusi air laut sejauh 2 kilometer yang mana merendam sekitar 700 hektare tambak. Di Indramayu, Jawa Barat, abrasi bahkan membinasakan jalan desa sepanjang 500 meter hingga 1 kilometer.
Di wilayah Demak air laut tercatat sudah masuk hingga 5-6 kilometer ke daratan, menenggelamkan sawah juga kawasan permukiman.
Rerie menegaskan, apa yang tersebut terbentuk di dalam Sayung bukanlah sekadar perkara lokal, melainkan peringatan keras nasional bagi seluruh wilayah pesisir Pantura.
Sepanjang 2026, tercatat 6.600 hektare wilayah Demak terdampak rob kemudian genangan permanen. Luasan terdampak itu meningkat besar dari periode tahun setelah itu yang digunakan tercatat 1.200 hektare.
Rerie yang digunakan merupakan legislator dari Dapil II Jawa Tengah (Kabupaten Demak, Kudus, kemudian Jepara) itu mengungkapkan bahwa sekitar 15.000 kepala keluarga pada 20 desa terdampak langsung. Hanya sekitar 5 desa di dalam Sayung yang digunakan masih bertahan sebagai kawasan sawah.
Selanjutnya, Rerie mengungkapkan mayoritas rakyat kehilangan lahan pertanian kemudian terpaksa beralih berubah jadi petani tambak tanpa pengetahuan yang tersebut memadai, juga masuk ke sektor informal dengan pendapatan tidak ada stabil.
“Transisi ini muncul secara paksa, tanpa kesiapan lalu tanpa dukungan sistemik,” ujar Rerie memaparkan temuan ke lapangan pada waktu reses.
Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu juga menyampaikan beberapa jumlah keluhan masyarakat, seperti antara lain sawah bukan bisa jadi lagi ditanami, pendapatan yang dimaksud turun drastis, rumah lalu lingkungan yang mana rusak atau terendam, juga biaya hidup yang digunakan terus meningkat.
“Mereka seperti dibiarkan menghadapi status itu sendiri,” ujar Rerie menyampaikan keluhan komunitas dalam Kecamatan Sayung.
Selain itu, Rerie menggalakkan langkah konkret dan juga terukur di penanganan rob pada Sayung.
Sejumlah langkah yang diambil, tambah dia, harus berbasis sistem kemudian jangka panjang, kegiatan transisi perekonomian yang tersebut nyata bagi masyarakat terdampak, penguatan pengamanan sosial, pemulihan biosfer pesisir, juga penataan kebijakan wilayah pesisir berbasis keberlanjutan.
Rerie menekankan bahwa penanganan fisik seperti penyelenggaraan tanggul tak cukup, tanpa disertai dengan kebijakan transisi dunia usaha juga pengamanan sosial yang digunakan berpihak pada masyarakat.
“Yang hilang di dalam Sayung bukanlah hanya sekali tanah. Yang hilang adalah ruang hidup, kepastian, serta masa depan,” pungkas Rerie (prf/ega)
Artikel ini disadur dari Serap Aspirasi Warga, Waka MPR Dorong Penanganan Krisis Rob di Demak