Manila – Departemen Keuangan Filipina mengemukakan bahwa negara yang disebutkan akan menerapkan sebuah kerangka kerja pada aset kripto guna memerangi praktik penghindaran pajak lintas perbatasan serta aliran keuangan ilegal.
"Kita memerlukan sistem kolaborasi yang dimaksud lebih lanjut cepat serta lebih besar kuat apabila kita ingin mengatasi penghindaran pajak dan juga operasi ilegal," ujar Menteri Keuangan Filipina Ralph Recto pada sebuah pernyataan pada Selasa (17/6).
"Ini adalah komitmen yang tersebut tepat waktu akibat mata uang digital bermetamorfosis menjadi salah satu sarana operasi yang dipilih. pemerintahan harus menegaskan bahwa pengguna aset kripto dengan sewajarnya membayar pajak dan juga tiada ada aktivitas keuangan ilegal yang mana lolos," kata Recto.
Departemen itu mengungkapkan bahwa komitmen untuk mengimplementasikan kerangka kerja pelaporan aset kripto (crypto-asset reporting framework/CARF) hingga tahun 2028 disampaikan oleh Wakil Sekretaris Grup Operasi Pendapatan (Revenue Operations Group Undersecretary) departemen itu Charlito Martin Mendoza di Pertemuan Inisiatif Asia ke-8 yang digunakan dilakukan di dalam Maladewa pada Mei lalu.
CARF diterapkan untuk pelaporan kemudian pertukaran informasi otomatis terkait aset kripto antarotoritas pajak guna memenuhi kewajiban perpajakan.
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk Teknologi AI di platform web ini tanpa izin tercatat dari Kantor Berita ANTARA.
Artikel ini disadur dari Cegah hindari pajak, Filipina akan terapkan kerangka kerja aset kripto