DKI Jakarta – Menteri Komunikasi dan juga Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menyampaikan komitmen pemerintah Indonesi untuk memulai pembangunan tata kelola pengembangan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) yang tersebut inklusif.
"Indonesia percaya bahwa tata kelola Kecerdasan Buatan harus berbasis keadilan, inklusivitas, kemudian keamanan," katanya di Ministerial Meeting of GPAI Members and Interested Countries dalam kompetisi AI Action Summit yang tersebut berlangsung pada Paris, Prancis, Hari Minggu (9/2) waktu setempat.
"Kami ingin memverifikasi bahwa kebijakan Artificial Intelligence global tidaklah hanya sekali mencerminkan kepentingan negara maju, tetapi juga memperhitungkan realitas negara tumbuh seperti Indonesia," kata Meutya sebagaimana dikutipkan di keterangan pers kementerian pada Jakarta, Senin.
Pemerintah Tanah Air menekankan pentingnya pendekatan inklusif di tata kelola Artificial Intelligence global, sejalan dengan tema utama pertemuan, GPAI's Role in Building Inclusive Global Governance of AI.
Indonesia menggalang penguatan koordinasi internasional pada pengembangan Kecerdasan Buatan yang berorientasi pada kepentingan umum lalu kesejahteraan sosial.
"AI adalah kekuatan revolusioner pada ekonomi global, tetapi kita harus memverifikasi bahwa bukan ada negara yang dimaksud tertinggal pada revolusi digital ini. Nusantara akan terus berperan terlibat di diskusi kebijakan Teknologi AI global untuk memverifikasi Kecerdasan Buatan yang aman, etis, juga inklusif bagi semua," kata Meutya.
Dia menyampaikan bahwa Indonesia memacu kebijakan Artificial Intelligence berbasis prinsip keadilan, inklusivitas, kemudian keamanan dan juga pemakaian Artificial Intelligence sebagai alat pendukung penyelenggaraan yang dimaksud berkelanjutan.
"Kehadiran Tanah Air pada forum ini tidak cuma untuk mendapatkan kursi di diskusi global, tetapi juga untuk meyakinkan bahwa kebijakan Teknologi AI bola mencerminkan kepentingan negara berkembang. Teknologi AI harus dikelola dengan prinsip yang dimaksud menempatkan manusia sebagai pusat inovasi," katanya.
Acara AI Action Summit dihadiri oleh Presiden Prancis Emmamuele Macron, Pertama Menteri Kanada Justin Trudeau, Menteri Luar Negeri Prancis Jean-Noel Barrot, Menteri Digital Prancis Clara Chappaz, Menteri Luar Negeri Serbia Marko Uri, juga para menteri komunikasi serta digital dari negara-negara anggota OECD lalu mitranya.
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk Artificial Intelligence di dalam platform web ini tanpa izin ditulis dari Kantor Berita ANTARA.
Artikel ini disadur dari Menkomdigi sampaikan komitmen bangun tata kelola AI inklusif