Ibukota Indonesia – Komunikasi urusan politik adalah istilah yang mana digunakan di paduan kajian ilmu komunikasi dan juga kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan aktivitas urusan politik negara.
Selain itu, komunikasi kebijakan pemerintah pun memegang peran krusial sebagai penghubung antara pemerintah dan juga masyarakat.
Lantas, apa sebenarnya arti komunikasi kebijakan pemerintah kemudian fungsinya bagi keberlangsungan suatu negara? Berikut penjelasannya.
Arti komunikasi politik
Komunikasi kebijakan pemerintah dapat diartikan sebagai rute penyampaian pesan-pesan politik, baik secara verbal maupun non-verbal, yang dimaksud dilaksanakan oleh individu, kelompok, atau lembaga terhadap khalayak luas dengan tujuan mempengaruhi sikap, perilaku, juga pemikiran kebijakan pemerintah masyarakat.
Pesan-pesan ini bisa jadi berbentuk kebijakan pemerintah, inisiatif partai politik, hingga opini yang tersebut sedang tumbuh dalam berada dalam masyarakat.
Komunikasi kebijakan pemerintah juga dapat diartikan sebagai komunikasi antara pihak yang memerintah dan juga yang digunakan diperintah, ke mana tahapan ini melibatkan salah satu unsur komunikasi kebijakan pemerintah yakni komunikator serta komunikan politik.
Unsur-unsur komunikasi politik
Unsur komunikasi kebijakan pemerintah adalah komponen dasar yang membentuk proses komunikasi pada politik, yang tersebut meliputi pihak-pihak kemudian elemen-elemen yang terlibat pada penyampaian juga penerimaan instruksi politik.
Unsur ini saling berinteraksi membentuk proses komunikasi kebijakan pemerintah yang dimaksud efektif, di mana arahan urusan politik dapat tersampaikan dengan jelas, diterima, lalu mempengaruhi sikap atau perilaku urusan politik masyarakat.
Selain komunikator politik, berikut 5 unsur lengkap dari komunikasi politik.
1. Komunikator politik
Komunikator adalah pihak yang mana mengirimkan instruksi politik. Mereka dapat tokoh kebijakan pemerintah seperti presiden, menteri, anggota DPR, partai politik, lembaga pemerintah, media massa, atau kelompok-kelompok warga yang memiliki peran pada menyampaikan informasi politik.
2. Pesan politik
Pesan kebijakan pemerintah adalah isi atau informasi yang tersebut disampaikan di komunikasi politik. Pesan urusan politik dapat dalam bentuk pidato, pernyataan, kebijakan, pamflet, berita, atau bentuk lain yang mana mengandung makna politik, baik secara verbal atau non-verbal, tertoreh atau tak tertulis, hingga terbuka atau tertutup.
3. Media Massa politik
Media adalah sarana yang tersebut dipakai untuk menyampaikan instruksi urusan politik dari komunikator terhadap komunikan. Contohnya melalui media elektronik, media digital, media cetak, atau pertarungan secara langsung.
4. Komunikan atau sasaran politik
Komunikan adalah penerima arahan politik, yaitu rakyat umum atau kelompok tertentu yang tersebut berubah menjadi target penyampaian komunikasi politik. Komunikan yang dimaksud bisa jadi buruh, mahasiswa, pengusaha, atau masyarakat sipil lainnya.
5. Feedback (efek politik)
Feedback adalah efek atau respon dari komunikan setelahnya menerima instruksi kebijakan pemerintah dari komunikator, di mana komunikan dapat mengerti makna urusan politik kemudian mengetahui kondisi sistem pemerintahan.
Fungsi komunikasi politik
Komunikasi kebijakan pemerintah berfungsi penting pada sistem urusan politik dikarenakan sebagai sarana utama untuk menyampaikan instruksi urusan politik untuk warga luas.
Fungsi dasar komunikasi kebijakan pemerintah adalah memberikan informasi yang mana akurat mengenai kebijakan, program, juga isu-isu kebijakan pemerintah yang sedang berlangsung, sehingga penduduk dapat menyadari situasi urusan politik dan juga pemerintahan.
Selain itu, komunikasi urusan politik juga berfungsi mempertahankan nilai-nilai tradisi dan juga norma urusan politik yang mana berubah menjadi landasan hidup bernegara lalu bernegara.
Dalam sosialisasi politik, komunikasi kebijakan pemerintah menjadi hal utama untuk mendidik, mengenalkan sistem politik, hak juga kewajiban kebijakan pemerintah bagi rakyat negara.
Komunikasi kebijakan pemerintah juga bersifat persuasif, sehingga dapat mengupayakan terjadinya pembaharuan sosial juga urusan politik yang positif.
Kemudian, komunikasi urusan politik berperan sebagai kontrol sosial dengan memberikan ruang bagi penduduk untuk menyampaikan hak jawab dan juga pendapat, yang dimaksud akhirnya dapat meningkatkan partisipasi urusan politik publik.
Dengan demikian, komunikasi urusan politik tiada semata-mata merupakan menyampaikan pesan, tetapi juga membentuk opini, memotivasi, dan juga merawat stabilitas urusan politik di warga dan juga pemerintahan.
Artikel ini disadur dari Mengenal arti, unsur, serta fungsi komunikasi politik