Ibukota – Komunikasi kebijakan pemerintah adalah istilah yang tersebut digunakan di paduan kajian ilmu komunikasi juga urusan politik yang berkaitan dengan aktivitas urusan politik negara.
Selain itu, komunikasi kebijakan pemerintah pun memegang peran krusial sebagai penghubung antara pemerintah serta masyarakat.
Lantas, apa sebenarnya arti komunikasi urusan politik serta fungsinya bagi keberlangsungan suatu negara? Berikut penjelasannya.
Arti komunikasi politik
Komunikasi urusan politik dapat diartikan sebagai tahapan penyampaian pesan-pesan politik, baik secara verbal maupun non-verbal, yang dimaksud dijalankan oleh individu, kelompok, atau lembaga terhadap khalayak luas dengan tujuan mempengaruhi sikap, perilaku, lalu pemikiran urusan politik masyarakat.
Pesan-pesan ini bisa jadi sebagai kebijakan pemerintah, acara partai politik, hingga opini yang dimaksud sedang mengalami perkembangan pada sedang masyarakat.
Komunikasi kebijakan pemerintah juga dapat diartikan sebagai komunikasi antara pihak yang digunakan memerintah lalu yang dimaksud diperintah, dalam mana proses ini melibatkan salah satu unsur komunikasi urusan politik yakni komunikator serta komunikan politik.
Unsur-unsur komunikasi politik
Unsur komunikasi urusan politik adalah komponen dasar yang digunakan membentuk tahapan komunikasi di politik, yang mana meliputi pihak-pihak dan juga elemen-elemen yang terlibat pada penyampaian dan juga penerimaan instruksi politik.
Unsur ini saling berinteraksi membentuk rute komunikasi urusan politik yang tersebut efektif, pada mana instruksi urusan politik dapat tersampaikan dengan jelas, diterima, lalu mempengaruhi sikap atau perilaku kebijakan pemerintah masyarakat.
Selain komunikator politik, berikut 5 unsur lengkap dari komunikasi politik.
1. Komunikator politik
Komunikator adalah pihak yang dimaksud mengirimkan arahan politik. Mereka mampu tokoh urusan politik seperti presiden, menteri, anggota DPR, partai politik, lembaga pemerintah, media massa, atau kelompok-kelompok komunitas yang miliki peran pada menyampaikan informasi politik.
2. Pesan politik
Pesan urusan politik adalah isi atau informasi yang disampaikan di komunikasi politik. Pesan kebijakan pemerintah dapat terdiri dari pidato, pernyataan, kebijakan, pamflet, berita, atau bentuk lain yang tersebut mengandung makna politik, baik secara verbal atau non-verbal, tertoreh atau tiada tertulis, hingga terbuka atau tertutup.
3. Dunia Pers politik
Media adalah sarana yang mana dipakai untuk menyampaikan instruksi urusan politik dari komunikator terhadap komunikan. Contohnya melalui media elektronik, media digital, media cetak, atau reuni secara langsung.
4. Komunikan atau sasaran politik
Komunikan adalah penerima arahan politik, yaitu rakyat umum atau kelompok tertentu yang dimaksud berubah jadi target penyampaian komunikasi politik. Komunikan yang dimaksud dimaksud dapat buruh, mahasiswa, pengusaha, atau masyarakat sipil lainnya.
5. Feedback (efek politik)
Feedback adalah efek atau respon dari komunikan pasca menerima instruksi kebijakan pemerintah dari komunikator, ke mana komunikan dapat mengenali makna kebijakan pemerintah dan juga mengetahui situasi sistem pemerintahan.
Fungsi komunikasi politik
Komunikasi urusan politik berfungsi penting pada sistem kebijakan pemerintah lantaran sebagai sarana utama untuk menyampaikan arahan urusan politik terhadap penduduk luas.
Fungsi dasar komunikasi urusan politik adalah memberikan informasi yang dimaksud akurat mengenai kebijakan, program, dan juga isu-isu kebijakan pemerintah yang digunakan sedang berlangsung, sehingga masyarakat dapat mengerti akan situasi kebijakan pemerintah lalu pemerintahan.
Selain itu, komunikasi urusan politik juga berfungsi mempertahankan nilai-nilai tradisi lalu norma urusan politik yang tersebut berubah jadi landasan keberadaan bernegara serta bernegara.
Dalam sosialisasi politik, komunikasi urusan politik berubah jadi hal utama untuk mendidik, mengenalkan sistem politik, hak lalu kewajiban kebijakan pemerintah bagi masyarakat negara.
Komunikasi urusan politik juga bersifat persuasif, sehingga dapat memacu terjadinya inovasi sosial dan juga kebijakan pemerintah yang digunakan positif.
Kemudian, komunikasi kebijakan pemerintah berperan sebagai kontrol sosial dengan memberikan ruang bagi rakyat untuk menyampaikan hak jawab dan juga pendapat, yang akhirnya dapat meningkatkan partisipasi urusan politik publik.
Dengan demikian, komunikasi kebijakan pemerintah tiada cuma merupakan menyampaikan pesan, tetapi juga membentuk opini, memotivasi, dan juga menyimpan stabilitas urusan politik pada warga dan juga pemerintahan.
Artikel ini disadur dari Mengenal arti, unsur, serta fungsi komunikasi politik