Ibukota Indonesia – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menyampaikan komitmen kuat terhadap penguatan kerja layak bagi pekerja digital juga pengamanan bagi pelaut, pada Kongres Perburuhan Internasional (International Labour Conference/ILC) ke-113 yang tersebut berlangsung di dalam Jenewa, Swiss.
“Pemerintah Tanah Air memandang bahwa pembahasan lanjutan konvensi ini sangat strategis, tiada hanya saja bagi pekerja, tetapi juga bagi pengusaha, kemudian perekonomian nasional secara luas,” kata Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan juga Garansi Sosial Tenaga Kerja (Dirjen PHI & Jamsos), Indah Anggoro Putri, di penjelasan resmi yang mana diterima di dalam Jakarta, Jumat.
Lebih lanjut, Indah mengatakan, Tanah Air mengupayakan kelanjutan pembahasan konvensi Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) mengenai kerja layak dalam sektor jaringan perekonomian digital, yang disampaikan di Sidang Komite Kerja Layak untuk Sektor Bisnis Platform.
Ia menjelaskan, konvensi ini akan berubah jadi pijakan penting untuk menjamin kondisi kerja layak bagi jutaan pekerja di sektor jaringan dunia usaha digital seperti pengemudi ojek online, kurir aplikasi, hingga pekerja lepas digital.
“Dengan banyaknya negara serta perusahaan yang tersebut mensyaratkan kepatuhan terhadap prinsip kerja layak, konvensi ini juga akan membuka potensi tambahan besar bagi akses lingkungan ekonomi kerja lalu investasi,” ujar Indah.
Lebih lanjut, ia menekankan peningkatan dunia usaha digital harus permanen berpijak pada prinsip keadilan sosial.
Indah juga menegaskan pemerintah berikrar untuk memainkan peran sebagai fasilitator/jembatan antara kepentingan pekerja kemudian planet usaha.
Dengan begitu, lanjutnya, pekerja digital akan memperoleh hak-hak dasar, proteksi sosial, lalu lingkungan kerja yang tersebut aman, juga bebas dari diskriminasi.
“Prinsip decent work tidak ada boleh hilang di perubahan fundamental sektor ekonomi digital. Negara hadir untuk meyakinkan setiap bentuk pekerjaan, satu di antaranya yang berbasis wadah digital, masih menjunjung nilai-nilai keadilan sosial,” kata Indah.
Di sisi lain, Indonesia juga mengupayakan peningkatan proteksi bagi pelaut melalui amandemen kode Konvensi Ketenagakerjaan Maritim (Maritime Labour Convention/MLC) 2006.
Indonesia juga mengupayakan agar pernyataan negara mengalami perkembangan lebih tinggi diperhatikan di perumusan regulasi internasional ketenagakerjaan maritim, dan juga menyatakan kesiapan untuk menguatkan koordinasi antar kementerian/lembaga di mengimplementasikan hasil amandemen secara efektif dalam tingkat nasional.
“Sebagai negara pelabuhan, negara bendera, kemudian negara yang tersebut menempatkan tenaga pelaut, kami menafsirkan bahwa amandemen ini akan meningkatkan proteksi pelaut dari risiko kekerasan lalu pelecehan, dan juga memverifikasi hak-hak mereka itu terpenuhi,” kata Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan kemudian Keselamatan dan juga Bidang Kesehatan Kerja (Dirjen Binwasnaker & K3) Fahrurozi.
Artikel ini disadur dari Indonesia dukung penguatan kerja layak bagi pekerja digital dan pelaut